Menggagas Peran Pemuda Menuju Kemandirian Bangsa 1

Oleh Syamsul Maarif, SS 2

Pemuda3 diakui oleh khalayak sebagai generasi penerus bangsa ditangan pemudalah maju mundurnya suatu bangsa bergantung. Kalimat tersebut memberi makna betapa pentingnya peran pemuda dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

Betapa tidak sejarah telah membuktikan peran pemuda mempersatukan bangsa ini, yang terwujud dalam ikatan “sumpah Pemuda4”. Bahkan berkat dorongan paksa pemuda, Soekarno dan Hatta5 memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hingga wajar kalau kemudian dalam memoarnya, Soekarno pernah mengatakan “Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia”6. Kita juga mungkin masih ingat pula perjuangan para pemuda melawan kekorupan penguasa, Orde lama tumbang, pun Orde Baru lengser oleh gerakan pemuda.

Itulah peran pemuda masa lalu, Lain ladang lain belalang, Lain Lubuk Lain Ikannya7. Pertanyaanya bagaimanakan peran pemuda saat ini? Apa yang mesti diperankan untuk mewujudkan kemandirian bangsa? Haruskah pemuda sekarang angkat bambu runcing atau turun ke jalan, berdemonstrasi dengan berbagai orasi, atraksi dan eksplorasi gerakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut hendaknya kita merenungkannya dengan seksama. Apakah dengan gerakan mereka (para pendahulu) telah benar-benar membuahkan perubahan yang siginifikan sesuai dengan tujuan utama suatu bangsa, mencapai rakyat adil makmur sentosa? Singkatnya, Sudahkah bangsa ini mandiri?

Menengarai ungkapan Trisakti Soekarno8 tentang kemandirian suatu bangsa, dimana bangsa dikatakan mandiri apabila pertama berdaulat secara politik, kedua berdikari secara ekonomi, dan ketiga berkepribadian secara sosial budaya.

Sudahkah kita berdaulat secara politik? Bangsa ini kita tahu mempunyai banyak partai, Pemimpin diusung melalui Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat dan bersifat Langsung, Umum Bebas Rahasia (LUBER) atau sekarang sejak era Reformasi menjadu Jurdil9. Apakah benar yang terjadi dilapangan demikian? Percaturan politik dilapangan patut diakui atau tidak, banyak melenceng dari pakem aturan yang semestinya. Pemilihan diajang perdagangan atau yang sering disuarakan politik dagang sapi. Barter suara dengan jabatan, dengan bahan bangunan atau dengan uang. Kerap terjadi di hampir semua daerah.

Sudahkah kita mandiri secara Ekonomi? Baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono10, menyampaikan kondisi ekonomi bangsa bagus ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seraya kami berkata; Amin! Ironisnya entah rakyat yang mana, banyak pengusaha gulung tikar dan menanggung hutang di Bank-bank. Persoalan pengangguran juga belum mengalami pengentasan, kalaupun terjadi pengentasan, itu lebih disebabkan karena banyaknya faktor kematian akibat bencana yang bertubi melanda bangsa ini. Lebih miris lagi ketika mengetahui hutang Negara bertambah. Perusahaan Besar yang mempengaruhi hajat orang banyak, masih banyak dikuasai oleh Perusahaan Asing11.

Bagaimana dengan berkepribadian sosial dan budaya? banyak Ilmuwan sosial mengakui bahwa Indonesia adalah ladang kajian Ilmu Humaniora atau Ilmu Sosial. Bangsa ini diakui mempunyai beraneka macam suku dan budaya. Berkepribadian suka bergotong royong, bertoleransi, ramah dan masyarakat agamis12. Ironisnya, dimasyarakat yang agamis, korupsi jadi budaya, kebohongan melingkar seumpama spiral dan moralitas masih jadi persoalan mendasar.

Lemahnya kemandirian Bangsa ini, tentu mempunyai sebab. Diawal kita pahami bahwa maju mundurnya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pemuda, apabila pemudanya lemah maka bangsa pun lemah. Sehingga logikanya lemahnya kemandirian pemuda menyebabkan lemahnya kemandirian suatu bangsa.

Meminjam kalimat Sakban Rosidi13 (1997), lazimnya Kemandirian manusia (baca; Pemuda) baru tercapai ketika mereka sudah matang secara fisik dan psikologis, bermata-pencaharian, dan membentuk keluarga sendiri.

Manusia adalah makhluk14 yang mempunyai kurun altirisial (ketergantungan) sangat lama dibanding dengan makhluk lain (baca; Binatang). Mengutip kalimat Gordon: “…economics dependence may last to the age of thirty or longer, if the individual aims at a professional career that requires many years of schooling and training”. (Gordon, 1991).

"... ketergantungan Ekonomi (manusia)  dapat berlangsung hingga usia tiga puluh atau lebih, jika tujuan mereka adalah karir profesional, yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan selama bertahun-tahun".

Tenggang altrisial tersebut, menurut Sakban Rosidi (1997) dipengaruhi oleh jenjang pendidikan15. Secara empiris Semakin lama jenjang pendidikan, maka akan menunda pengangguran, memperpanjang barisan pencari kerja dan semakin memperpanjang kurun altrisial manusia.

Lebih lanjut sosiolog, Sakban Rosidi juga mengatakan bahwa ternyata “kemajuan jaman tak memperpendek, tetapi justru memperpanjang masa kebergantungan ekonomi anak manusia. Karena itu, setiap analisis pendidikan sebagai investasi sumberdaya manusia perlu memasukkan ubahan waktu sebagai salah satu faktor pentingnya. Tentu saja, beban Masyarakat pun tambah berat bila tenggang waktu antara kelulusan dengan bekerja makin panjang.

Boleh jadi kemandirian pemuda bisa segera didapat yaitu dengan mempercepat jenjang pendidikan. Dan untuk mempercepat jenjang pendidikan tentu saja Pemuda (Pelajar dan/atau mahasiswa) harus giat belajar, segera tamatkan Sekolah/kuliah dan menanamkan jiwa kewirausahaan pada diri.  

Dengan demikian peran peran pemuda saat ini adalah menjadikan gerakan diatas (Giat Belajar, Segera Manamatkan Sekolah/Kuliah dan Menanamkan Jiwa Kewirausahaan dalam diri) sebagai sikap bersama pemuda/pelajar/mahasiswa. Harapannya ketika banyak Pemuda yang cepat mandiri maka bangsa pun akan lebih cepat mandiri. Selamat Belajar wahai Mahasiswa!

-------------------------------------------------

Catatan kaki:

[1]  Makalah disajikan dalam Halal Bi Halal Persaudaraan Mahasiswa Brebes Selatan

2 Lulusan STIBA Malang, Guru Bahasa Inggris di MTs Daru Aziz dan SMK Maarif NU 02 Sirampog.

3 Undang-Undang Nomor 40/2009 tentang kepemudaan membatasi usia pengurus aktif dalam organisasi kepemudaan mulai 16 hingga 30 tahun.

4 Sumpah Pemuda! Satu : Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua : Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga : Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

5 Wakil Presiden RI yang pertama, konsepnya yang terkenal adalak ekonomi kerakyatan (koperasi).

6 Dikutip dari beografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat.

7 Pepatah Lama; diterjemahkan “setiap Zaman atau daerah memiliki adat istiadat yang berbeda”.

8 Dengan berdaulat dalam bidang politik, Bung Karno menginginkan agar bangsa Indonesia benar-benar berdaulat dan tidak bisa didikte oleh siapapun. Di samping itu ia sering menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa mengemis, lebih-lebih kepada kaum imperalis.

Berdikari dalam ekonomi berarti kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah ada di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Tidak boleh lagi terjadi ‘ayam mati dilumbung’, karena tanah air kita kaya raya.

Menjelaskan berkepribadian dalam kebudayaan, Bung Karno menegaskan bahwa budaya kita kaya raya yang harus kita gali. Karenanya, ia menganggap tepat sekali diboikotnya film-film Inggris dan AS ketika itu. Juga tepat pemberantasan ‘musik’ The Beattle, literatur picisan, dansa-dansi gila-gilaan. Apa yang dikuatirkan Bung Karno itu kini menjadi kenyataan dengan makin merajalelanya dekadensi moral para muda-mudi.

9 Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu..

10 Presiden RI periode tahun 2004-2009, 2009-2014.                                   

11 Baca Indonesia Menggugat; “Sejak Republik Indonesia berdiri sampai tahun 1967 tidak pernah ada rincian konkret dari ketentuan pasal 33 UUD 1945 yang bunyinya : “Barang yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

12 Agamis berasal dari kata Agama, dimana ada 5 agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Kepercayaan)

13 Sakban Rosidi adalah Sosiolog asal Malang Jawa Timur, Tulisan yang dikutip disini berjudul “Memangkas Kurun Altrisialitas, dimuat di Surabaya Post, tahun 1997.

14 Proof. Dr. Mudji Raharjo, rektor UIN Malang, dalam Pidato Ilmiahnya berjudul Tantangan Pendidikan Islam di Era Multikultural lebih memilih mengatakan Manusia adalah Makhluk Altrisial, ketimbang mengatakan sebagaiamana Scot Gordonnya Man is animal altricial (manusia adalah binatang altrisial.

15Jenjang Pendidikan di Indonesia, PAUD (1th), TK (1 th), SD (6th), SLTP (3 Th), SLTA (3 Th), PT (4 Th).